OKU SELATAN - Badan Pusat Statistik (BPS) OKU Selatan, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Publikasi Kecamatan dalam Angka Tahun 2024. Acara ini berlangsung di ruang Bupati pada Kamis, 19 September 2024.
Asisten I Setda OKU Selatan, Joni Rafles, AP., M.Si., menyatakan bahwa melalui FGD ini diharapkan terwujud publikasi data yang lebih akurat dan berkualitas, serta adanya kolaborasi yang solid antara BPS dan pihak kecamatan.
Hal ini akan membantu menjaga kesinambungan data untuk tahun-tahun mendatang.
"Ketersediaan data dan informasi yang lengkap akan memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran," ujar Joni Rafles.
BACA JUGA:Terus Berupaya Berikan Pelayanan Publik Maksimal
BACA JUGA:Lakukan Coaching Clinic ke-4 Terkait Strategi Sanitasi Kabupaten
Atas nama Pemerintah OKU Selatan, ia juga menekankan dukungan penuh terhadap upaya bersama melalui FGD ini untuk menyamakan persepsi dan langkah, sehingga ke depannya tercipta satu data yang berkualitas, akurat, terbaru, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BPS Kabupaten OKU Selatan, Rival Abdul Jabar, menjelaskan bahwa pemerintah perlu menyusun sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip utama dari Satu Data adalah satu standar data, satu metadata yang seragam, dan satu portal data.
Data yang diolah sesuai prosedur akan menghasilkan informasi yang akurat, terbaru, terpadu, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat maupun daerah.
BACA JUGA:PDI-P Masuk Kabinet Prabowo, Jokowi Beri Komentar Tegas
BACA JUGA:ATR/BPN dan KPK Tindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama
Kegiatan FGD ini diharapkan semakin memperkuat sinergi penyediaan data antara pemerintah pusat dan daerah.
Dengan demikian, masyarakat sebagai pengguna layanan dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan lebih mudah mengakses dan memanfaatkan data.
Hal ini akan membuat pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan pengembangan layanan lebih terarah dan berbasis fakta.