Bandung — Untuk pertama kalinya, Konferensi Internasional mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan negara-negara ASEAN digelar di Bandung, Kamis (05/09/2024).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama ASEAN untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat adat.
Tanah ulayat bagi masyarakat adat bukan sekadar aset fisik, tapi merupakan bagian spiritual, kultural, dan sosial, ujar AHY. Namun, banyak masyarakat adat yang kehilangan tanahnya akibat pengalihan hak secara ilegal.
Pemerintah Indonesia telah merespons masalah ini dengan menerbitkan berbagai peraturan untuk melindungi tanah ulayat.
BACA JUGA:Masa Sekolah, Kenangan Manis yang Tak Pernah Pudar
BACA JUGA:Tips Cara Mengatasi Kecanduan yang Sulit Dihentikan
Dalam konferensi ini, AHY menyerahkan 15 Sertipikat Hak Pengelolaan dalam bentuk elektronik kepada perwakilan masyarakat adat dari beberapa provinsi di Indonesia.
Hingga kini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 24 sertipikat untuk 850.000 hektare tanah ulayat. AHY juga menargetkan sertipikasi tambahan 10.000 hektare tanah ulayat di empat provinsi pada tahun ini.
Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari negara ASEAN, lembaga internasional, universitas, serta komunitas masyarakat hukum adat.*
BACA JUGA:Resmi Meluncur! Redmi 14C Hadir dengan Desain Premium, Layar 120Hz, dan Harga Terjangkau
BACA JUGA:Xiaomi 14T & 14T Pro Siap Meluncur, Spesifikasi Premium dengan Harga Kompetitif!