Tentu pengusaha truk jengkel. Apalagi yang cicilan truknya belum lunas. Tidak hanya itu. Arus barang juga akan terganggu. Ekonom akan menjerit: aturan itu akan menaikkan angka inflasi. Seharusnya tidak perlu begitu lama. Kemajuan ekonomi juga jangan diganggu terlalu banyak.
Yang paling rumit memang di penyeberangan. Khususnya Merak dan Selat Bali. Selalu ada anggapan kekurangan kapal di mana-mana. Padahal jumlah kapal berlebih-lebih. Untuk Merak misalnya, tersedia lebih 60 kapal. Dermaganyalah yang kurang.
Masalahnya: siapa yang harus membangun dermaga. Di sini dermaga seperti ''anak haram'' transportasi. Pemerintah cenderung menyerahkan itu menjadi urusan ASDP. Tentu ASDP tidak bisa menghindar kalau itu penugasan dari negara. ASDP adalah BUMN.
Namun ASDP akan berhitung secara bisnis: merugikan perusahaan atau tidak. Maka jumlah dermaga selalu kalah cepat dengan penambahan kapal dan naiknya jumlah penumpang.
BACA JUGA:Abaya Turki, Elegan, Nyaman, dan Cocok untuk Lebaran Idul Fitri
BACA JUGA:Resep Lontong Sayur Lezat untuk Lebaran
Agar Merak dan Selat Bali tidak bikin stres semua pihak tidak ada pilihan lain: pemerintah harus bangun banyak dermaga.
Sebenarnya rugi ke Pulau Moyo hanya satu hari. Puasa pula. Tapi waktu memang seperti THR: harus dibagi. (Dahlan Iskan)