Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha Sawit Tingkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan

Jakarta — Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni, menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha komoditi kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. 

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi serta Pemenuhan HGU dan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) pada Kamis, 18 Juli 2024, di Pullman Jakarta Hotel.

"Kerja sama yang baik akan menjamin adanya kepastian hukum yang dapat mendukung produktivitas para pelaku usaha, sementara pemerintah juga akan mendapatkan pendapatan yang lebih optimal untuk kesejahteraan bersama," ungkap Raja Juli Antoni di hadapan peserta Coaching Clinic yang dihadiri oleh para pelaku usaha kelapa sawit.

Raja Juli Antoni mengakui bahwa berbagai sektor, termasuk sektor kelapa sawit, masih menghadapi tantangan terkait produktivitas. Namun, ia optimis bahwa dengan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha, solusi dapat dicapai secara bertahap. 

BACA JUGA:1 Kg Sabu Lolos di Bandara Pekanbaru, Pelaku Diamankan Ditresnarkoba Polda Riau

BACA JUGA:Wapres Ma'ruf Amin yang Bersedia Jadi Juru Damai Konflik PKB - PBNU

"Memang tidak mudah persoalannya, tetapi dengan komitmen kita bersama, diharapkan dapat diurai satu per satu," lanjutnya.

Imbauan ini sejalan dengan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pembenahan administrasi pertanahan dan tata ruang yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

 "Kami memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki tata kelola pemerintah yang lebih baik. Ini adalah bagian dari upaya kita memberikan kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan bangsa," ujar Raja Juli Antoni.

Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) bagi perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki data HGU yang lengkap. 

BACA JUGA:DPC PKB OKU Timur Laporkan Mantan Sekjen DPP PKB ke Polisi

BACA JUGA:Sita objek Lahan PN Kayuagung Berlangsung Ricuh

"Kita akan mencoba menyelesaikannya dengan pola yang lebih cepat, sehingga proses pengukuran dapat dilakukan dengan lebih efisien," tambahnya.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.