Menteri ATR/BPN Nusron Wahid : Kita Harus Melayani Rakyat

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ingin seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN melayani rakyat sebaik yang bisa dilakukan.

Ia juga meminta jajarannya untuk terus meningkatkan kemampuan diri agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin hari kian kompleks dan beragam.

Karena namanya kita ini pemerintahan itu adalah melayani rakyat. Namanya melayani itu adalah ibarat orang jualan, pembeli adalah raja.

Pembelinya adalah rakyat. Karena itu, rakyat adalah raja kita, ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Utara, Selasa (03/12/2024).

BACA JUGA:Bawaslu Berikan Masukan Soal Rancangan PKPU

BACA JUGA:PAD Kota Hampir Capai Target

Sebelum memberikan pengarahan kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Menteri Nusron juga memberikan pengarahan serupa kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua. Hal ini ia lakukan untuk lebih mengenal jajarannya, serta memberikan pengarahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Kementerian ATR/BPN.

Sejatinya, pelayanan yang diberikan Kementerian ATR/BPN perlu berlandaskan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard F.

Wayoi, Plt. Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Seti Kuncoro, beserta seluruh jajaran yang hadir, Menteri Nusron menekankan pentingnya memastikan pelayanan yang ada di Kementerian ATR/BPN ini sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Pelayanan kita hari ini, sudah baik. Tapi apakah sudah mampu menjawab ekspektasi masyarakat pada 5-10 tahun, bahkan 15-20 tahun mendatang? Karena itu, kita sudah harus berpikir bagaimana merancang business process yang bisa menjawab ekspektasi dan perubahan masyarakat, terang Menteri Nusron.

BACA JUGA:Kasus Penjualan Aset Yayasan Batanghari Sembilan Seret MAntan Kadispenda

BACA JUGA:Ratu Dewa Laporkan Akun Seorang Konten Kreator

Adapun upaya menjawab kebutuhan tersebut, menurut Menteri Nusron dapat dilakukan dengan simplifikasi dan percepatan business process. Namun, kedua hal itu juga tidak boleh mengesampingkan prinsip akuntabilitas, transparansi, prudensial, dan keakuratan.

Dengan begitu, secara berkala Kementerian ATR/BPN diharap mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat.